oleh : Syahrul Anwar (mujmi 2)
Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan suatu bangsa. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kemampuan berpikir, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.
Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari pembangunan sekolah, penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, hingga perubahan kurikulum. Namun, berbagai persoalan masih menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan belum mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua orang. Ketimpangan fasilitas antar daerah, kualitas pembelajaran yang belum merata, perubahan kebijakan yang terus-menerus, serta kesenjangan kesempatan belajar masih menjadi persoalan dan perlu mendapatkan perhatian serius.
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia masih harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk ketersediaan dan kondisi ruang kelas, sanitasi sekolah, guru, serta capaian pendidikan di tingkat nasional dan provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan peserta didik, tetapi juga dengan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh.
Salah satu persoalan yang ada di pendidikan Indonesia adalah ketidakmerataan. Tidak semua peserta didik mendapatkan kesempatan belajar dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang layak. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan pada umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, fasilitas pembelajaran, tenaga pendidik, dan berbagai sumber belajar. Sementara itu, sekolah di wilayah tertentu masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, dan aspek-aspek pendidikan lainnya.Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur berdasarkan banyaknya sekolah yang dibangun atau jumlah peserta didik yang bersekolah.
Pemerintah juga perlu memperhatikan apakah peserta didik di berbagai daerah memperoleh kualitas pendidikan yang baik dan setara. Data BPS sendiri memperlihatkan bahwa statistik pendidikan mencakup perbedaan kondisi sekolah, ruang kelas, sanitasi, dan guru pada tingkat nasional maupun provinsi. Dengan demikian, pemerintah wajib menjadikan pemerataan kualitas sebagai salah satu prioritas utama dan bukan lagi hal yang dianggap remeh.
Persoalan lainnya adalah perubahan kebijakan pendidikan yang terus-menerus yang dapat menimbulkan kebingungan bagi sekolah, guru, peserta didik, bahkan orang tua. Perubahan kurikulum pada dasarnya dapat menjadi sesuatu yang positif apabila dilakukan berdasarkan penelitian dan kebutuhan peserta didik. Namun, perubahan yang cepat tanpa persiapan yang memadai dapat membuat pelaksana pendidikan kesulitan beradaptasi.
Guru sebagai pelaksana pembelajaran membutuhkan waktu, pelatihan, fasilitas, dan pendampingan agar mampu menerapkan suatu kebijakan baru secara efektif. Jika kebijakan hanya berubah pada tingkat aturan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan fasilitas di lapangan, maka perubahan tersebut akan menjadi angan-angan saja dan berisiko menjadi perubahan yang bersifat administratif.
Pendidikan juga seharusnya tidak hanya mengejar perubahan sistem, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar meningkatkan pengalaman belajar peserta didik secara baik dan berkualitas.Persoalan tersebut dapat dibandingkan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai salah satu tokoh penting pendidikan Indonesia.
Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kecerdasan, tetapi juga memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik. Pendidikan seharusnya membantu anak berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya.Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada nilai ujian. Peserta didik perlu diberikan ruang untuk berpikir, berekspresi, bersosial, berkreasi, bertanya, dan mengembangkan kemampuan dirinya.
Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara juga menekankan pentingnya kemerdekaan dalam belajar. Pendidikan hendaknya menuntun peserta didik agar mampu berkembang, bukan sekadar memaksa mereka mengikuti satu pola yang sama secara terus-menerus. Penelitian mengenai filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara juga menunjukkan relevansinya dengan pendidikan nasional, termasuk pentingnya pendidikan yang berlandaskan kebudayaan, konteks kehidupan peserta didik, dan pengembangan manusia secara utuh.
Selain Ki Hadjar Dewantara, John Dewey juga memberikan pandangan penting mengenai pendidikan. Dewey melihat pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan intelektual dan emosional manusia dalam berhubungan dengan lingkungan dan sesamanya.Jika pemikiran tersebut diterapkan dalam konteks pendidikan yang ada di Indonesia, pembelajaran seharusnya tidak hanya berpusat pada hafalan materi saja. Peserta didik perlu memperoleh pengalaman belajar yang membuat mereka mampu berpikir kritis, berekspresi, memecahkan masalah, bekerja sama, dan menghadapi kehidupan nyata.
Dengan demikian, ketika pendidikan hanya berorientasi pada pencapaian angka dan administrasi, terdapat risiko bahwa tujuan pendidikan yang lebih luas menjadi terabaikan dan tersingkirkan. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mengembangkan manusia, bukan hanya tempat untuk mengejar nilai tanpa memikirkan isi yang ada di dalam kepala murid.Kritik terhadap pemerintah dalam bidang pendidikan bukan berarti seluruh persoalan pendidikan hanya merupakan kesalahan pemerintah.
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara Indonesia yang melibatkan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan peserta didik. Namun, pemerintah memiliki posisi penting karena menentukan kebijakan, menyediakan anggaran, membangun infrastruktur, dan menciptakan sistem pendidikan nasional.Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan. Kebijakan yang tidak efektif harus diperbaiki berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.
Guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dan gaji yang sebanding dengan apa yang mereka lakukan agar tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses perumusan dan evaluasi pendidikan. Selain itu, pemerataan fasilitas harus menjadi perhatian utama pemerintah. Sekolah yang kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, teknologi, maupun tenaga pendidik membutuhkan perhatian lebih besar agar kesenjangan pendidikan dapat dikurangi.
Data BPS mengenai kondisi sekolah dan guru dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan tersebut.Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan. Bantuan harus diberikan berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya berdasarkan pemerataan administratif saja.
Kedua, peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang relevan, gaji yang layak, serta pelatihan dalam penggunaan teknologi, metode pembelajaran aktif, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Ketiga, kebijakan pendidikan sebaiknya tidak terlalu sering berubah tanpa evaluasi yang matang. Setiap kebijakan harus diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Keempat, pendidikan harus kembali menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun perkembangan anak dapat menjadi salah satu landasan penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih manusiawi dan berkualitas.
Kelima, keberhasilan pendidikan sebaiknya tidak hanya diukur melalui nilai akademik saja. Hal-hal lain seperti pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kemampuan menyelesaikan masalah juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan pendidikan.Pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, tetapi masih sering menghadapi persoalan yang serius, terutama dalam hal pemerataan fasilitas, kualitas pembelajaran, konsistensi kebijakan, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Oleh sebab itu, kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah tetap diperlukan sebagai bentuk kepedulian dan sikap kita untuk menghadapi masa depan pendidikan Indonesia.Namun, kritik tersebut seharusnya tidak berhenti pada menyalahkan pemerintah. Kritik harus diarahkan menjadi evaluasi dan dorongan untuk melakukan perbaikan. Pemerintah perlu membuat kebijakan berdasarkan data dan apa yang terjadi di lapangan, memperhatikan kondisi nyata sekolah, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, dan memastikan bahwa pembangunan pendidikan benar-benar dirasakan oleh seluruh peserta didik, bukan hanya untuk kepentingan suatu kelompok saja.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses menuntun manusia agar berkembang secara baik dan utuh. Sementara itu, pandangan John Dewey menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk kemampuan manusia untuk menghadapi kehidupan dan lingkungan sosial yang nyata.
Dengan demikian, pendidikan yang baik bukan hanya pendidikan yang memiliki gedung sekolah dan kurikulum yang terus diperbarui, tetapi pendidikan yang mampu memberikan kesempatan yang adil untuk membentuk karakter, mengembangkan kecerdasan, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi keberhasilannya membutuhkan kerja sama seluruh unsur masyarakat.